Berita Silampari
MUSI RAWAS- Secara aturan kepegawaian, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) sudah sesuai prosedur.
Kepala BKPSDM Musi Rawas David Pulung didampingi Sekretaris BKPSDM Dicky Zulkarnaen mengatakan penunjukan 2 Plt Kepala OPD tersebut berpedoman dengan Surat Edaran BKN Nomor : 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.
Dikatakannya, berdasarkan surat edaran BKN tersebut, Yulita Anggraini yang saat ini menjabat definitif Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada BKPSDM Mura (Setara Pejabat Administrator), dapat ditunjuk sebagai Plt Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Begitupun dengan Heru Julius Pratama yang saat ini menjabat Kabag Prokopim Setda Kabupaten Mura (Pejabat Administrator) dapat ditunjuk sebagai Plt Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Penegasan ini disampaikan Kaban BKPSDM David Pulung atas konfirmasi wartawan yang meminta tanggapan terkait penunjukan Plt Kepala Dinas di 2 OPD yang mengalami kekosongan pimpinan karena pejabat sebelumnya pensiun.
“Secara aturan tidak masalah, dan telah sesuai dengan regulasi serta aturan yang ada.Tidak ada aturan yang dikangkangi, dalam penujukan tersebut,”kata David.
Kemudian, dalam surat edaran BKN nomor 1/SE/1/2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian pada point 13 huruf C dijelaskan, pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jawaban pengawas.
Untuk diketahui, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas dan Kepala Badan pada 2 OPD yakni BPPRD dan DPMPTSP Mura. Maka, Bupati Mura Hj Ratna Machmud melalui BKPSDM menunjuk Yulita Anggraeni sebagai Plt Kepala BPPRD, dan Heru Julius Pratama sebagai Plt kepala DPMPTSP Mura. (Kris)
