Berita Silampari
JAKARTA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi Bupati Mura, Hj Ratna Machmud bersama Kepala Disdik Mura, Dien Candra, Kepala DLH Mura, Teddy Laszuardy, Kepala DPUCKTR-P Mura, H Oktaviano, Kepala Dinkes Mura, Maya, Kepala Diskominfo Mura, Yayan, Kepala Dinsos Mura, M Rozak serta Kabag Umum Setda Mura, Yuni dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang digagas untuk memberikan layanan pendidikan gratis dan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang dengan konsep sekolah berasrama agar peserta didik memperoleh layanan pendidikan, pembinaan karakter, serta pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mura Hj Ratna Machmud menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat dari Kementerian Sosial RI terkait usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Mura.
Menurut Bupati, Pemkab Mura telah melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan, termasuk menyiapkan lahan milik pemerintah daerah seluas 6,3 hektar yang berlokasi di Muara Beliti sebagai calon lokasi pembangunan.
”Lahan yang telah kami siapkan juga telah dilengkapi dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Selain itu, lokasi tersebut telah dilakukan pengecekan dan survei oleh Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Selatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia berharap seluruh tahapan yang telah dipenuhi dapat mempercepat proses penetapan Kabupaten Mura sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Wakil Ketua II Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI, Ahmad Jauhari, menyambut baik langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mura dalam memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
Menurut Jauhari, pemerintah pusat saat ini masih memproses penetapan 89 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026. Selanjutnya, pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada Oktober 2026.
”Mudah-mudahan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Mura dapat segera terealisasi. Dengan demikian, apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pada Juli 2027 atau tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat di Mura sudah dapat menerima peserta didik baru,” kata Jauhari.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Mura memastikan seluruh persyaratan administratif maupun teknis telah dipenuhi sehingga proses pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera memasuki tahap pelaksanaan. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan yang berkualitas sekaligus menjadi sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Mura. (Kris)
