Berita Silampari
MUSI RAWAS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) telah mengusulkan ratusan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2026 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Usulan ini disampaikan seiring rencana pemerintah pusat menyiapkan sekitar 150 ribu formasi CPNS nasional yang ditargetkan diumumkan pada November 2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mura, Dicky Zulkarnain mengatakan Pemkab Mura telah mengusulkan 197 kouta untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026 di Mura.
Dijelaskan Mantan Kabag Prokopim Setda Mura ini dari total 197 kouta yang diusulkan, terdiri dari tenaga guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan.
Menurut Dicky, usulan formasi tersebut tidak bertujuan menambah jumlah pegawai secara keseluruhan. Rekrutmen CPNS nantinya lebih diarahkan untuk menggantikan ASN yang memasuki masa pensiun. Artinya, jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Mura diharapkan tetap seimbang, tanpa penambahan maupun pengurangan jumlah aparatur.
“Artinya usulan kita untuk menggantikan pegawai yang sudah pensiun atau istilah di Kemenpan RB agar Mura Zero Growth,”terang pria yang juga pernah menjabat Camat Sukakarya ini saat menghadiri Pembukaan Gebyar Mura MANTAB, Senin (9/11/2026) di Kantor Bupati.
Hanya saja, meski pemerintah pusat dikabarkan akan membuka pendaftaran CPNS pada November 2026, BKPSDM Mura hingga kini masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Selain itu, seluruh ketentuan terkait persyaratan administrasi hingga mekanisme seleksi nantinya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui MenPAN-RB. Sebab, BKPSDM Mura hanya mengajukan kebutuhan formasi sesuai permintaan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Surat permintaan dari MenPAN disampaikan kepada BKPSDM. Namun, secara kesiapan anggarannya tentu kita siap,”ungkapnya.
Ia menambahkan, sebelum formasi ditetapkan secara resmi, biasanya pemerintah daerah akan dipanggil untuk memberikan penjelasan mengenai kesiapan dan mekanisme pelaksanaan rekrutmen.
“Biasanya sebelum formasi disetujui, kami akan dipanggil terlebih dahulu untuk menjelaskan mekanismenya seperti apa. Setelah resmi, baru diserahkan ke BKN dan BKN yang mengeksekusi,”ungkap Dicky. (Kris)
