Berita Silampari
Oleh: Muhammad Razkha Adyanda
Forum Mahasiswa Silampari, Bidang Pergerakan dan Kajian
Kamis, 12 November 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.
Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa jabatan hanyalah titipan sementara, sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya. Presiden Prabowo menyatakan menghormati keputusan tersebut.
Sebagai mahasiswa yang bergerak di ruang pergerakan dan kajian, saya memandang peristiwa ini tidak cukup disikapi dengan sorak maupun sinis. Ia perlu dibaca dengan kepala dingin, dengan kacamata konstitusi dan asas-asas hukum yang menjadi pegangan kita bernegara.
Mundur Adalah Jalan yang Sah, tetapi Bukan Akhir Cerita
Pertama-tama, mundur dari jabatan publik adalah tindakan yang sah dan bermartabat. UUD 1945 memang tidak menutup kemungkinan seorang Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.
Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dapat digantikan oleh Wakil Presiden apabila mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Frasa “berhenti” itulah yang membuka ruang bagi pengunduran diri sukarela.
Dalam budaya politik kita, pejabat yang melepas kursi dengan sadar masih tergolong langka, sehingga langkah ini patut dicatat, terlepas dari penilaian kita terhadap alasan di baliknya.
Namun perlu dibedakan antara mundur dan diberhentikan. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme ketat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yakni melalui usul DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR, dan hanya atas alasan yang disebutkan secara limitatif.
Perbedaan ini penting. Mundur tidak membawa konsekuensi hukum bawaan, sedangkan pemberhentian lahir dari proses pembuktian. Karena itu, mundurnya seorang pejabat tidak boleh dibaca sebagai pengakuan bersalah, dan tidak pula boleh dipakai sebagai tameng untuk menghentikan pertanyaan yang belum terjawab.
Waktu dan Konteks yang Tidak Bisa Diabaikan.Pengunduran diri ini hadir di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan yang sehari sebelumnya ditanggapi langsung oleh yang bersangkutan dalam konferensi pers.
Pada saat yang sama, desakan mahasiswa agar pemimpin turun dari jabatan juga bergema di sejumlah daerah. Publik wajar bertanya: apakah ini murni pertimbangan pribadi, atau respons atas tekanan yang menumpuk? Sumber yang ada belum menyatakan adanya hubungan langsung antara polemik tersebut dan keputusan mundur, sehingga kita perlu berhati-hati agar tidak menyimpulkan lebih jauh daripada yang bisa dibuktikan.
Di sinilah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) menemukan tempatnya. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Mahasiswa dan masyarakat sipil boleh keras bersuara, tetapi harus tetap adil dalam bernalar. Mengkritik tidak sama dengan menghakimi. Meski demikian, asas yang sama tidak berarti polemik boleh dibiarkan menggantung. Jika ada persoalan hukum, ia harus diselesaikan melalui jalur hukum yang tersedia, bukan dibiarkan menguap bersama berakhirnya masa jabatan.
Akuntabilitas dan Hak Publik atas Kejelasan Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan kedaulatan berada di tangan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2). Dua pasal ini saling menguatkan: kekuasaan dijalankan atas dasar hukum, dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang memberikannya.
Pejabat publik tidak hanya terikat pada hukum tertulis, tetapi juga pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan di antaranya asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Prinsip keterbukaan itu bertemu dengan hak warga negara. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Artinya, publik berhak mengetahui duduk perkara secara terang, termasuk motif di balik pengunduran diri ini dan kelanjutan polemik yang mendahuluinya.
Kepercayaan publik tidak dipulihkan oleh kosongnya sebuah kursi, melainkan oleh kejelasan dan kejujuran.
Mengawal Pengisian Jabatan yang Kosong. Perhatian kita kini bergeser pada pengisian jabatan yang ditinggalkan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Wacana mengenai figur pengganti pun sudah mulai terdengar dari kalangan politisi, bahkan sampai pada harapan agar pengganti itu dapat berduet kembali dengan Presiden pada 2029.
Di titik ini ada persoalan yang patut dikaji bersama.
Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dalam satu pasangan oleh rakyat. Ketika Wakil Presiden yang dipilih rakyat digantikan melalui mekanisme MPR, terdapat jarak antara legitimasi langsung dari pemilih dan legitimasi prosedural dari lembaga perwakilan.
Konstitusi memang membenarkan jalan itu, tetapi asas kedaulatan rakyat menuntut agar prosesnya tetap terbuka, dapat diawasi, dan tidak menjadi ruang tawar-menawar tertutup antarelite.
Pengusulan dua calon oleh Presiden dan pemilihan oleh MPR harus benar-benar didasarkan pada integritas dan kapasitas, bukan semata hitung-hitungan koalisi dan kepentingan menuju kontestasi berikutnya.
Penutup
Pada akhirnya, jabatan memang titipan, tetapi setiap titipan menuntut laporan. Ada adagium yang relevan untuk kita renungkan: salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Mundurnya seorang wakil presiden akan bermakna bagi bangsa apabila ia diikuti dengan transparansi, penegakan hukum yang adil tanpa prasangka, dan pengisian jabatan yang bersih dari transaksi kepentingan.
Sebagai bagian dari Forum Mahasiswa Silampari, saya mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk tetap kritis, menjaga nalar, dan mengawal agar peristiwa ini menjadi momentum memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional, bukan sekadar pergantian nama di kursi yang sama. (OPINI)






