Berita Silampari
PALEMBANG- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) secara resmi merilis hasil Penilaian Prestasi Kerja Bidang Tindak Pidana Umum terhadap kinerja seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan untuk periode bulan Juli 2026. Dimana, kinerja Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) berhasil meraih tingkat pertama di Sumsel.
Evaluasi berkala ini dilaksanakan secara objektif dan transparan guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum, akuntabilitas, serta profesionalisme aparat penegak hukum di daerah. Berdasarkan hasil penilaian komprehensif tersebut, berikut adalah jajaran Kejaksaan Negeri yang berhasil meraih predikat terbaik:
Rangking I : Kejaksaan Negeri Musi Rawas
Rangking II : Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir
Rangking III : Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Rinaldi Umar, S.H., M.H. (Jaksa Utama Muda), menyampaikan bahwa penilaian ini bukan sekadar ajang kompetisi antar-satuan kerja, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas penegakan hukum di lapangan.
Penentuan peringkat prestasi kerja ini didasarkan pada evaluasi ketat terhadap enam tolok ukur utama operasional dan administratif, meliputi:
1. Rutinitas Laporan yang tertib dan tepat waktu;
2. Kualitas Laporan, baik laporan insidentil maupun laporan rutin;
3. Kecepatan Entry Data EIS (Eksekutif Informasi Sistem);
4. Rekapitulasi Penyelesaian Perkara berdasarkan Laporan Bulanan yang dikirimkan melalui jaringan online Simkari dalam Eksekutif Informasi Sistem;
5. Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai salah satu kriteria utama yang sangat diperhatikan dalam dinamika penegakan hukum modern; serta
6. Rekapitulasi Tunggakan Perkara dan Barang Bukti.
Melalui publikasi hasil penilaian ini, Kejati Sumatera Selatan berharap seluruh satuan kerja di daerah dapat terpacu untuk terus mengoptimalkan kinerja penanganan perkara, mempercepat penyelesaian administrasi dan teknis hukum, serta senantiasa mengedepankan asas keadilan yang humanis dan berpihak kepada masyarakat. (*)
