Berita Silampari
MUSI RAWAS- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menyoroti sejumlah persoalan ketika pandangan umum fraksi dewan atas penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Mura tahun anggaran 2026.
Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Mura, Ahmad Arlen Bakri menyampaikan bahwa fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi atas capaian predikat opini “wajar tanpa pengecualian (WTP)” atas laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura tahun anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan setelah melakukan pengujian terhadap system pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan APBD Kabupaten Mura Tahun Anggaran 2025.
Dikatakannya, Fraksi Partai Golkar
Mura berharap capaian prestasi ini dapat di pertahankan dalam tahun anggaran 2026. terlebih dari pada itu capaian ini diharapkan tidak hanya sebatas penghargaan, namun pada tingkat praktek dapat di aplikasikan
dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran di Pemerintahan Daerah
Kabupaten Mura.
Kemudian, dalam hal realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah,
Fraksi Partai Golkar menekankan agar pemerintah daerah memastikan
postur anggaran pendapatan dan belanja tersebut haruslah proporsional.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada pemerintah daerah dalam hal penggunaan belanja agar lebih efektif dan efisien, jangan APBD hanya diukur dengan penerapan standar akutansi pemerintah berbasis aktual saja, namun harus terukur juga dari efisiensi dan efektifitasnya, jangan sampai terkesan ada penundaan-penundaan terhadap pengeluaran penggunaan belanja yang
seyogyanya sudah terencana oleh system yang terukur.
Selanjutnya, putra dari Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumsel juga menyatakan untuk kedepannya dalam rangka menetapkan target anggaran yang akan ditetapkan agar me-review pada hasil evaluasi capaian realisasi tahun sebelumnya sehingga realistis dan tidak terlalu berlebihan dan harus menitik beratkan kearah pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat bukan justru menggunakan anggaran APBD untuk operasional secara berlebihan, perlu melakukan evaluasi kembali terhadap kegiatan-kegiatan satuan kerja dan OPD, juga perlu di verifikasi dengan cermat terhadap program dan kegiatan yang dibuat oleh OPD agar anggaran APBD ini tidak terkesan dihambur-hamburkan dengan hal-hal yang tidak berguna.
Ia menambahkan, Fraksi Partai Golkar dalam hal peningkatan kualitas layanan
publik serta kinerja perangkat daerah, penataan infrastruktur, transparansi pengelolaan keuangan, dalam hal ini fraksi Partai Golkar menekankan dan mendorong pemerintah daerah Mura melakukan terobosan-terobosan dalam pemanfaatan APBD Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga meningkatkan PAD, baik dari sektor pemberdayaan usaha mikro menengah, pertanian, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi, saudari Bupati maupun oleh organisasi
perangkat daerah dalam mendapatkan dana baik di tingkat Provinsi,
dan di tingkat kementerian-kementerian terkait, maupun di pemerintah pusat guna meningkatkan capaian target yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mura.
Terlepas dari itu, dalam pandangan umum ini Fraksi Partai Golkar dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang nota keuangan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan kepada proses pembahasan di tingkat badan anggaran.
“Semoga pandangan ini dapat menjadi masukan yang baik dalam mewujudkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mura dimasyarakat,”pungkasnya. (Kris)
