Berita Silampari
MUSI RAWAS- Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Lubuklinggau, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Senin (8/9/2025).
Kedatangan para mahasiswa ataupun telah disambut dan ditunggu oleh puluhan petugas keamanan gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP Mura.
Bahkan, beberapa kendaraan pengamanan juga disiapkan oleh Polres Mura dan Pemkab Mura mulai dari kendaraan Water Cannon, ambulance termasuk armada pemadam kebakaran.
Para mahasiswa tersebut datang ke DPRD Mura dengan membawa 10 tuntutan utama. Dimana tuntutan tersebut disampaikan oleh para mahasiswa secara bergantian.
Adapun 10 tuntutan yang disampaikan mahasiswa tersebut adalah, pertama bekukan dan batalkan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR.
Kedua, usut tuntas Rumah Sakit terbengkalai, DPRD wajib memanggil pihak eksekutif dan kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek pembangun Rumah Sakit Pratama di Muara Kelingi yang mangkrak.
Ketiga, menuntut DPRD Musi Rawas untuk mendesak Bupati agar mewujudkan pendidikan yang gratis dan bermutu, memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak,menghentikan segala bentuk pungutan liar di sekolah negeri, serta memastikan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.
Keempat, mendesak DPRD Musi Rawas untuk menghentikan proyek fiktif, praktik mark-up, serta pemborosan anggaran perjalanan dinas.
Kelima, mendesak DPRD Musi Rawas untuk mengusulkan ke DPR RI agar mengesahkan RUU perampasan Aset. Keenam, bersihkan dan Reformasi DPR secara menyeluruh.
Ketujuh, reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis. Kedelapan, hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
Kesembilan, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Terkahir, kesepuluh yakni bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi.
Setelah menyampaikan tuntutannya, para mahasiswa itupun kemudian ditemui oleh Ketua DPRD Mura secara langsung, Firdaus Cik Olah dan beberapa anggota DPRD lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Mura, Firdaus Cik Olah mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa yang telah melakukan kontrol terhadap kinerja DPRD Mura.
Kemudian, menanggapi apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa tersebut, Firdaus mengaku bahwa apa yang menjadi tuntutan secara nasional, makanya nantinya akan disampaikan juga ke DPR RI. Sedangkan untuk tuntutan yang berskala daerah. Menurutnya, tentu hal itu akan menjadi intropeksi bagi DPRD Mura agar nantinya lebih baik lagi.
Firdaus juga menegaskan, bahwa soal pembangunan gedung RS Pratama di Muara Kelingi yang dinilai mangkrak. DPRD Mura telah memangil pihak dai Dinas Kesehatan (Dinkes), dan mendorong mereka untuk segara mengoperasikan RS Pratama tersebut.
“Ada syarat teknis yang harus dipenuhi, khususnya harus ada dokter spesialis, sedangkan kita sedang kekurangan. Tapi kami dorong terus,”bebernya
Kemudian soal pendidikan gratis. Firdaus mengaku, memang ada program Bupati soal pendidikan gratis bahkan ada bantuan sampai ke tingkat sarjana.
“Ini akan terus kami pantau dan dorong,” tegas Firdaus.
Selanjutnya, soal tuntutan tentang menghentikan proyek fiktif, praktik mark-up, serta pemborosan anggaran perjalanan dinas.
Firdaus kembali menegaskan, bahwa dibawah kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Mura. Dimananya, dia telah membuat aplikasi tentang perjalanan dinas anggota dewan. Sehingga akan diketahui berapa kali anggota DPRD Mura melakukan perjalanan dinas.
“Saya memastikan perjalanan dinas anggota dewan tidak boleh lebih dari 14 hari, kecuali ada kebutuhan ataupun ada undangan. Artinya ada batasan dari kami,” ucap Firdaus.
Terlepas dari itu, tuntutan ini tentu akan menjadi evakuasi bagi pihaknya dan berharap terus dikritisi ketika ada hal yang kurang berkenan di DPRD. Namun, ia berkomitmen akan mendukung apa yang menjadi aspirasi rakyat untuk pembangunan Mura dan kesejahteraan rakyat.
Usai menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, kemudian aksi ditutup dengan penandatangan bersama dan penyerahan 10 tuntutan mahasiswa ke Ketua DPRD Mura. (Kris)
