Berita Silampari
MUSI RAWAS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) melaksanakan paparan usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (2/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel tersebut dipimpin oleh Asisten II Setda Mura H Mukhlisin dan diterima langsung oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc.
Turut hadir dalam paparan tersebut, Kepala Bappeda Mura, Kepala Dinas PUCK Musi Rawas, Kepala Dinas PUBM Mura, Kepala Dinas Perkim Musi Rawas.
Dalam paparannya Pemkab Mura menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan daerah, khususnya peningkatan infrastruktur strategis yang dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Asisten II Setda Kabupaten Mura, Mukhlisin menjelaskan bahwa kegiatan paparan tersebut merupakan upaya Pemerintah Pemkab Mura untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan prioritas pembangunan daerah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dikatakannya, dalam paparan difokuskan pada sektor infrastruktur dan peningkatan layanan publik agar memperoleh dukungan melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemprov.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab Mura dan Pemprov dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc., menyambut baik paparan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Ia menilai usulan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam proses perencanaan dukungan keuangan provinsi, dengan tetap menyesuaikan skala prioritas pembangunan di Sumatera Selatan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Mura dan Pemprov Sumsel semakin kuat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah serta pemerataan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. (Kris)
