Berita Silampari
MUSI RAWAS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu 24 September 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Mura Hj Ratna Machmud bersama Wakil Bupati H Suprayitno ini membahas langkah strategis dalam penanganan premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai bermasalah di wilayah Kabupaten Mura.
Rapat dihadiri sejumlah unsur Forkompinda, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Mura, Vivi Eka Fatma, S.H., M.Kn., Wakapolres Mura, Kompol Hendri, S.H., serta Kepala Staf Kodim 0406 Lubuk Linggau Mayor Inf Khairul Ansori. Selain itu, hadir pula para kepala OPD yang memiliki keterkaitan dengan upaya penegakan ketertiban dan keamanan daerah.
Bupati Ratna Machmud menegaskan bahwa persoalan premanisme maupun ormas bermasalah tidak bisa dibiarkan karena dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Kegiatan hari ini merupakan rapat Forkompimda yang dihadiri oleh seluruh unsur Forkompimda dan OPD. Fokus pembahasan kita adalah mengenai premanisme dan ormas-ormas yang bermasalah. Hasil rapat memutuskan dibentuknya Satgas yang bertugas menangani persoalan ini dengan mengacu pada aturan yang berlaku dari pusat,”tegas Bupati dikutip dari linggaupos.bacakoran.co.
Satgas yang dibentuk, lanjut Bupati, melibatkan unsur Forkompimda dengan Bupati sebagai pembina, bersama Kejari, Kapolres, Dandim, serta OPD-OPD terkait.
Sejak September lalu, Satgas ini sudah mulai bekerja. Kita tidak boleh keluar dari koridor hukum, karena semuanya sudah ada aturannya di tingkat pusat.
Bupati juga menekankan bahwa langkah tegas ini bukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat, melainkan menjaga agar organisasi yang ada tetap berjalan sesuai ketentuan perundangan.
“Semua tindakan kita lakukan berdasarkan aturan, semuanya merupakan turunan dari kebijakan pusat,”tambahnya.
Terlepas dari itu, dengan dibentuknya Satgas terpadu ini, Pemkab Mura berharap masyarakat dapat merasakan suasana aman dan nyaman, serta kegiatan sosial, ekonomi, maupun pembangunan daerah dapat berjalan tanpa gangguan. (Kris)
