Berita Silampari
MUSI RAWAS- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) meminta pemerintah desa (Pemdes) agar meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan desa secara tepat dan akurat.
Penegasan ini disampaikan Kepala DPMD Kabupaten Mura, Sarjani melalui Kepala Bidang (Kabid) Fasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Rezha Dwi Sahara saat memberikan materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa, Senin 14 Juli 2025 di Kantor Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti.
Dikatakannya, seluruh proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus sesuai dengan kebijakan pusat dan hasil musyawarah desa. Maka dari itu pentingnya memperhatikan persyaratan penyaluran dana desa (DD) agar tidak terjadi hambatan yang dapat merugikan pihak desa.
“Kata kuncinya adalah islamisasi artinya sinergi dan keselarasan visi-misi dari desa hingga nasional, semuanya demi satu tujuan kesejahteraan masyarakat,”kata Reza.
Dikatakannya, bahwa penggunaan aplikasi pelaporan keuangan desa yang terkoneksi secara nasional harus dilakukan secara benar dan bertanggung jawab oleh pemerintah desa. Kesalahan input data dapat berujung pada kendala penyaluran dan akuntabilitas.
Selain itu, DPMD juga mengimbau agar perangkat desa mengikuti pelatihan daring dari Kemenkumham guna memperkuat kapasitas tata kelola dan pemahaman regulasi.
Reza mengakui adanya dinamika perubahan dalam implementasi kebijakan desa, termasuk kemungkinan pergeseran kegiatan dan anggaran. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah desa lebih fleksibel dalam menyusun kegiatan prioritas, terutama hasil dari musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
“Selalu ada perubahan. Jangan terlalu kaku. Selama masih sesuai dengan ketentuan, silakan disesuaikan,”imbuhnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban harus berdasarkan apa yang benar-benar dikerjakan. Hal ini demi menjaga transparansi dan integritas pemerintah desa di mata publik.
DPMD juga menyoroti pentingnya optimalisasi kinerja PKK desa dan kegiatan posyandu, khususnya dalam mendukung sektor kesehatan masyarakat desa. Reza menyebut bahwa peran perempuan dan kelembagaan desa seperti koperasi dan kelompok kerja sangat membantu dalam mengakselerasi kesejahteraan warga desa. (Kris)
