Berita Silampari
MUSI RAWAS- Tahapan perekrutan lembaga adhoc baik PPK dan PPS telah dilaksanakan KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura). Tujuan dibentuknya lembaga adhoc PPK dan PPS adalah melaksanakan tahapan pemilu 2024.
KPU Kabupaten Mura telah menyampaikan hasil seleksi PPK terpilih pada tanggal 16 Desember 2022 dan pengumuman PPS terpilih tanggal 23 Januari 2023.
Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 534 tahun 2022 tentang Juknis pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan Pilkada, KPU Kabupaten/Kota harus membentuk Sekretariat PPK seminggu setelah pelantikan anggota PPK dan sekretaris PPS dibentuk seminggu setelah anggota PPS dilantik.
Ketua Kabupaten Mura, Oktureni Sandhra Kirana melalui Kordiv Penanganan Pelanggaran, Khoirul Anwar mengatakan kepada masyarakat dan Kepala Desa (Kades) untuk tidak terpengaruh apabila ada oknum penyelenggara melakukan pungli terkait pembentukan Sekretariat PPS.
“Jika ada pungli dari oknum penyelenggara agar segera melaporkan kepada jajaran pengawas Pemilu baik di pengawas Kecamatan ataupun langsung ke Bawaslu Kabupaten,”kata Khoirul, Jumat (17/2/2023).
Dikatakan ia, pihaknya Bawaslu Mura sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada oknum yang mengatasnamakan penyelenggara Pemilu meminta materi untuk dijanjikan sebagai Sekretaris PPS.
‘Informasi ini akan kami lakukan penelusuran untuk memastikan kebenarannya. Jika benar tentunya akan kami tindak tegas sesuai peraturan dan perundang-undangan. Jika terbukti sanksi terberat adalah pemberhentian dengan tidak hormat untuk oknum penyelenggara tersebut dan dapat dilaporkan tindak pidananya ke kepolisian terkait punglinya,”tegasnya.
Kemudian, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Ketua KPU Mura terkait laporan masyarakat tersebut agar KPU Mura melakukan tindakan tegas apabila laporan masyarakat ini benar adanya dan mengimbau kepada jajaran agar tidak berharap materi kepada calon Sekretaris PPS. (Rls-Kris)
